Ifyou are searching about Contoh Surat Keterangan Juara Kelas – Contoh Surat you’ve visit to the right place. We have 35 Images about Contoh Surat Keterangan Juara Kelas – Contoh Surat like Contoh Surat Pernyataan Siswa / contoh Surat jual beli tanah : Selama, Surat Pernyataan Tidak Berstatus Pns Dan Tidak Terikat Instansi and also Contoh Surat Pernyataan Sebuah iklan yang menawarkan jasa pembuatan sertifikat vaksin Covid-19 tanpa perlu melakukan vaksinasi terlebih dulu beredar di media sosial Facebook. "Bagi yang ingin memiliki sertifikat vaksin tanpa melakukan vaksin atau takut divaksin, kami open jasa pembuatan sertifikat vaksin tahap 1 dan 2 resmi, bukan ilegal, atau pemalsuan ClaraAbigail 5 September 2021 Dokumen. Bagikan. Contoh Surat Pernyataan Tidak Bisa Mengikuti Vaksin. Contoh surat pernyataan mungkin masih banyak dibutuhkan. Surat ini hanya bisa dikeluarkan oleh dokter yang selama ini merawat penyakit pasien tersebut. Contoh Surat Tugas Penanggung Jawab Vaksin Imunisasi – Online Class (Mina Montgomery) Satu hal yang perlu kita sampaikan bahwa kami tidak pernah menginstruksikan kepada siapapun itu untuk membuat semacam surat pernyataan orang tua siswa, yang ada hanya surat edaran yang disepakati saat rapat persamaan persepsi yakni bagi anak yang belum bersedia divaksin sementara kira arahkan ke kelas daring," tandasnya. Lalubagaimana jika peserta belum mendapatkan vaksin atau tidak bisa disuntik vaksin? maka yang bersangkutan wajib untuk membawa surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa peserta tersebut tidak bisa divaksin. Ketentuan tersebut tertuang pada Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 7787/B-KS.04.01/SD/E/2021 perihal Safrizalmengintruksikan seluruh dokter di Aceh untuk tidak mudah memberikan surat keterangan tidak layak divaksinasi kepada masyarakat. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi. Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa. ZnY3. Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity atas virus SARS-CoV-2 di Indonesia, sebanyak 67-70% penduduk harus mendapatkan vaksin COVID-19. Namun, pertanyaannya apakah semua warga bersedia divaksin? Karim 29, seorang karyawan swasta di kawasan Jakarta Selatan, mengaku kepada DW bahwa ia termasuk salah satu orang yang masih ragu untuk divaksin. Dua hal ia sebut menjadi alasannya. Pertama, berita miring tentang vaksin. “Contohnya setelah divaksin malah bertambah penyakit, bahkan ada yang dikabarkan setelah divaksin malah ada yang meninggal dunia”, ujarnya, pada Rabu 24/2. Sementara alasan kedua ia akui berhubungan dengan teori konspirasi. Baru-baru ini Indikator Politik Indonesia juga merilis hasil survei nasional bertajuk ''Tantangan dan Problem Vaksinasi COVID-19 di Indonesia''. Survei nasional yang dilakukan pada 1-3 Februari 2021 itu mengungkap masih banyak warga yang tidak bersedia divaksin. Melalui pertanyaan “apakah Ibu/Bapak bersedia melakukan vaksinasi COVID-19?” yang ditujukan kepada responden, ditemukan bahwa hanya 54,9% saja warga yang sangat bersedia atau cukup bersedia untuk divaksin. Sementara, sekitar 41% warga menyatakan kurang bersedia atau sangat tidak bersedia untuk divaksin. Alasan penolakan yang dikemukakan beragam. Yang paling banyak adalah mereka yang merasa vaksin tidak aman. Ada yang beralasan vaksin tidak efektif, dan ada pula yang merasa tidak membutuhkan vaksin karena memiliki badan yang sehat. Sanksi bagi mereka yang menolak vaksin Guna memuluskan program vaksinasi di tanah air yang oleh Presiden Joko Widodo ditargetkan rampung dalam setahun, tentu keengganan warga untuk divaksin menjadi tantangan berat. Salah satu cara pemerintah untuk mengatasinya adalah dengan memberlakukan sanksi bagi mereka yang terdaftar sebagai penerima vaksin namun menolak disuntik vaksin. Sanksi tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Secara lebih rinci, sanksi bagi mereka yang menolak vaksin tertuang dalam Pasal 13A ayat 4 dan Pasal 13B. Dalam Pasal 13A ayat 4 disebutkan bahwa orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi dapat dikenakan sanksi administratif, berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan/atau denda. Namun bukan hanya itu saja, dalam Pasal 13B disebutkan pula bahwa selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat 4, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19, yang tidak mengikuti vaksinasi dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular. Sanksi pidana tersebut diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang tertuang di Pasal 14 ayat 1. Disebutkan, bahwa bagi mereka yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah dapat diancam pidana penjara maksimal 1 tahun, dan/atau denda maksimal 1 juta rupiah. “Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi” Kepada DW, Dr. Hasrul Buamona SH MH, seorang pakar hukum kesehatan sekaligus Direktur LPBH NU Kota Yogyakarta memaparkan pandangannya terkait sanksi-sanksi tersebut. Dr. Hasrul Buamona SH MH - Pakar Hukum KesehatanFoto privatHasrul mengatakan bahwa Perpres Nomor 14 Tahun 2021 yang memuat sanksi itu sebagai produk cacat’ karena tidak sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan. Ia menjelaskan bahwa sejatinya hanya ada dua produk hukum yang bisa memuat sanksi, yakni Undang-Undang UU itu sendiri dan peraturan daerah perda. Namun, berbeda halnya jika Perpres tersebut merujuk pada sebuah UU ketika membicarakan sanksi, maka hal itu menurut Hasrul baru diperbolehkan. “Kalau dalam Perpres tersebut dia langsung mencantumkan bahwa ada sanksi administrasi yang tadi disebutkan maka itu tidak boleh, tapi kalau dalam Perpres tersebut dia menyebutkan bahwa akan dikenakan sanksi yang merujuk kepada pasal 14 UU Wabah atau UU Wabah, itu masih bisa dibolehkan,” jelas Hasrul saat diwawancara DW, Selasa 23/2. Namun, terlepas dari muatan sanksi yang tercantum dalam Perpres yang menurutnya keliru, Hasrul menggarisbawahi satu hal bahwa di dalam hukum, ada sebuah keadaan darurat yang memungkinkan pemerintah menjatuhkan sanksi pidana bagi warga yang menolak vaksin, meski dengan beberapa catatan penting. Pengecualian hukum tersebut menurutnya dibenarkan oleh satu adagium hukum, yaitu Salus populi suprema lex exto yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi’. “Bisa ada pengecualian terhadap konteks dimana masyarakat itu kan dia punya hak untuk memilih, dia punya privasi terhadap kesehatan dirinya. Tapi dalam keadaan hukum darurat itu bisa diperbolehkan,” jelas Hasrul. Tapi yang perlu dicatat adalah dalam normanya, sifat pidana dalam ketentuan ini tidak boleh bersifat represif, melainkan harus bersifat preventif, kata Hasrul. “Itu normanya dia bersifat pidana administratif. Jadi kalau dalam ketentuan pidana dia bersifat norma pidana administrasi, maka sifat penanganan pidananya itu dia bersifat upaya terakhir, atau ultimum remedium,” pungkas Hasrul seraya menambahkan bahwa jika sudah masuk di ranah ultimum remedium, maka “masyarakat harus diberikan kesadaran, pendidikan dan edukasi terlebih dahulu." Data kasus harian baru COVID-19 di beberapa negara Asia tiap satu juta penduduk, per 17 Februari 2021 Gencarkan komunikasi publik Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia MHKI, dr. Mahesa Pranadipa, juga kemukakan pandangannya. Ia menilai wajar pemerintah mengeluarkan sanksi mengingat grafik penambahan kasus COVID-19 di tanah air tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan. Meski begitu, beberapa poin dalam sanksi administratif yang dimuat dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tak luput dari kritiknya, terutama poin penghentian jaminan sosial atau bantuan sosial yang disebut bisa memicu polemik baru. “Jaminan sosial itu wajib, jaminan sosial itu kan ada dua, ada jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. Bagi mereka-mereka yang tidak mampu justru akan menimbulkan masalah baru kalau tidak diberikan bantuan sosial,” kata Mahesa kepada DW, Selasa 23/2. Sementara terkait sanksi pidana yang dimuat dalam UU Wabah, Mahesa mengatakan bahwa akan lebih tepat jika sanksi tersebut diberikan kepada mereka yang secara terang-terangan menghasut orang lain untuk tidak menerima vaksin. “Apalagi kemudian hasutannya itu berisi informasi-informasi hoaks maka selain UU wabah bisa dikenakan pasal-pasal terkait dengan hoaks, itu menurut saya lebih tepat,” jelasnya. Terlepas dari itu semua, Mahesa menekankan bahwa vaksinasi hanyalah salah satu cara untuk menekan penularan COVID-19. Selain dibutuhkan kedisiplinan masyarakat, upaya ini menurutnya harus diimbangi dengan pengawasan dan juga edukasi publik oleh pemerintah. “Jadi jangan kita hanya fokus kepada sanksinya saja tapi harusnya lebih digencarkan komunikasi publiknya, karena pertanyaan mendasarnya kenapa publik menolak itu saja,” kata Mahesa. Ini pulalah yang menjadi harapan Karim. Ia merasa perlu diperjelas apakah vaksin benar-benar aman atau tidak? Atau bayar atau tidak? Dikatakannya “Kalau memang udah benar aman ya orang mungkin akan oke oke saja tapi ini relatif." gtp/pkp Jakarta - Kabar menggembirakan, kini aturan terbaru vaksin COVID-19 sebagai syarat wajib perjalanan dalam dan luar negeri dihapuskan. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran SE Nomor 1 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan Pada Masa Transisi Endemi Corona Virus Disease 2019 COVID-19. Walaupun aturan wajib vaksinasi dihapuskan, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, masyarakat tetap dianjurkan untuk mendapatkan vaksinasi lengkap dan booster. Upaya ini demi melindungi diri dari virus Corona. HEADLINE Jokowi Segera Cabut Status Pandemi COVID-19 di Indonesia, Vaksinasi Akan Berbayar? Kemenkes Vaksin COVID-19 Berbayar atau Tidak Berbayar, Belum Ada Keputusan Walau Tak Lagi Wajib Masker, Kemenkes Sebut Vaksinasi COVID Masih Tetap Dianjurkan "Vaksinasi sebagai syarat wajib perjalanan berarti dihapuskan, iya betul. Lebih tepatnya, surat edaran terbaru secara umum mengatur terkait protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 dengan anjuran," ujar Wiku kepada Health melalui pesan singkat pada Jumat, 9 Juni 2023. "Yakni pertama, tetap melakukan vaksinasi COVID-19 sampai dengan booster kedua, terutama bagi masyarakat rentan seperti lansia dan komorbid." Mulai Berlaku 9 Juni 2023 SE yang diteken Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Letjen TNI Suharyanto ini mulai berlaku 9 Juni 2023. Penyesuaian syarat perjalanan ini guna menindaklanjuti perkembangan situasi pengendalian virus SARS-CoV-2 dengan kondisi persebaran kasus di dunia dan Indonesia yang semakin terkendali, kekebalan masyarakat yang tinggi, dan relaksasi kebijakan transportasi di beberapa negara. Kemudian serta hasil evaluasi lintas sektor terhadap pengendalian COVID-19, maka diperlukan penyesuaian mekanisme pengendalian terhadap protokol kesehatan pada masa transisi endemi untuk mencegah penularan Corona Virus Disease 2019 COVID-19.Anjuran Tetap Vaksinasi COVIDDianjurkan tetap melakukan vaksinasi COVID-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat, terutama bagi masyarakat yang memiliki risiko tinggi penularan COVID-19. TalloPada isi SE Satgas Nomor 1 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan Pada Masa Transisi Endemi Corona Virus Disease 2019 COVID-19, vaksinasi COVID disebutkan berupa anjuran, bukan lagi kewajiban. Seluruh pelaku perjalanan dalam dan luar negeri, pelaku kegiatan di fasilitas publik, dan pelaku kegiatan berskala besar tetap berupaya melakukan perlindungan secara pribadi dari penularan COVID-19 serta Dianjurkan tetap melakukan vaksinasi COVID-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat, terutama bagi masyarakat yang memiliki risiko tinggi penularan COVID-19. Anjuran lain, antara lain Dianjurkan tetap membawa hand sanitizer dan/atau menggunakan sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan secara berkala terutama jika telah bersentuhan dengan benda-benda yang digunakan secara bersamaan Bagi orang dalam keadaan tidak sehat dan berisiko tertular atau menularkan COVID-19, dianjurkan menjaga jarak atau menghindari kerumunan orang untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 Dianjurkan tetap menggunakan aplikasi SATUSEHAT untuk memantau kesehatan pribadi Syarat Perjalanan SebelumnyaSebagai pembanding, SE Satgas COVID-19 Nomor 24 Tentang Ketentuan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri PPDN sebelumya yang mencantumkan syarat wajib vaksinasi, sebagai berikut PPDN dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah mendapatkan vaksin dosis ketiga booster PPDN berstatus Warga Negara Asing, berasal dari perjalanan luar negeri dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah mendapatkan vaksin kedua PPDN dengan usia 6-17 tahun wajib telah mendapatkan vaksin dosis kedua PPDN dengan usia 6-17 tahun berasal dari perjalanan luar negeri dikecualikan dari kewajiban vaksinasi PPDN dengan usia di bawah 6 tahun, dikecualikan terhadap syarat vaksinasi namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi COVID-19 Pada SE Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Pelaku Perjalanan Luar Negeri PPLN, terdapat beberapa hal terkait prosedur masuk ke Indonesia yang perlu diperhatikan, antara lain 1. Selu​ruh Warga Negara Asing WNA pelaku perjalanan luar negeri yang akan memasuki wilayah Republik Indonesia perlu memiliki persyaratan dokumen kedatangan, yang meliputi ​Kewajiban mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi Menunjukkan sertifikat vaksin COVID-19 dosis kedua minimal 14 empat belas hari sebelum keberangkatan, yang tertulis dalam bahasa inggris, selain dengan bahasa negara asal2. ​​ 2. Pelaku perjalanan luar negeri tidak perlu menunjukkan hasil negatif tes RT PCR dari negara atau wilayah asal Pada saat kedatangan di pintu masuk, PPLN wajib menjalani pemeriksaan gejala COVID-19, termasuk pemeriksaan suhu tubuh, dengan ketentuan sebagai berikut ​Apabila tidak ada gejala COVID-19 dan suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celsius tidak perlu menjalani pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat kedatanganApabila memiliki gejala COVID-19 atau suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celsius wajib menjalani pemeriksaan ulang RT-PCR Infografis Pernyataan Jokowi Usai Jajal Jalan Rusak di Lampung. Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan. PENTINGCONTOH SURAT PERNYATAANPenolakan Suntik Vaksin Corona semoga bermanfaat, bisa diedit SURAT PENOLAKAN LAYANAN KESEHATAN VAKSINASI / IMUNISASI Dengan Hormat ,Seperti kita ketahui dan pahami bersama di dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran no 29 tahun 2004Hak Dan Kewajiban Pasien Pasal 52, pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran dan kesehatan mempunyai hak Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat 3,Meminta pendapat dokter atau dokter yang lain,Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis,MENOLAK TINDAKAN MEDIS dan,Mendapatkan isi rekam medis. Maka saya yang bertanda tangan dibawah ini ,Nama Tanggal Lahir Jenis kelamin Alamat Dengan ini, menyatakan menolak dilakukannya tindakan Vaksinasi / Imunisasi pada diri saya. Dengan alasan UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Hal ini terkait status kehalalan vaksin yang sudah diberitahukan oleh MUI bahwa vaksin pada anak belum bersertifikasi halal. Menjalani hidup dan kehidupan adalah pilihan, halal dan haram adalah ketentuan. “La iqraha fiddin” tidak ada pemaksaan dalam agama apalagi untuk perkara duniawi. UUD 1945 pasal 28G ayat 1 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi.”Setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari 1945 Pasal 28I ayat 1-2, 1“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” 2”Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat 28b ayat 2 “Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, dengan demikian kami berhak atas perlindungan dari intimidasi serta diskriminasi karena pilihan kami untuk tidak memberikan vaksin pada anak dan UU Tahun 2004 Pasal 45, tentang informed consent, yaitu persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien. Di Indonesia, informed consent secara yuridis formal terdapat pada pernyataan Ikatan Dokter Indonesia IDI melalui SK PB-IDI No. 319/PB/ Tahun 1988, dipertegas dengan Permenkes No. 585 Tahun 1989 tentang persetujuan tindakan medik/ informed consent. UU Tahun 2014 Pasal 3 ayat 1 “Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.”UU Tahun 2014 Pasal 45 ayat 1 “Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat sejak dalam kandungan.” Ini bentuk perlindungan kami atas status kehalalan dan keamanan vaksin dan perlindungan terhadap Kejadian Ikutan Paska Imunisasi KIPI, Efek Negatif Vaksin, Vitamin K Sintetis dan sejenisnya. UU Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat islam yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur barang atau jasa yang bersifat Tahun 2002 tentang kewajiban memberikan perlindungan pada anak berdasakan asas-asas non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan kelangsungan hidup, dan penghargaan terhadap pendapat Tahun 2005 tentang pengesahan konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Hak-hak sipil meliputi hak hidup; hak bebas dari siksaan, penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat; hak atas praduga tak bersalah; hak kebebasan berpikir; hak berkeyakinan dan beragama; hak untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan orang lain; hak perlindungan anak; hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa adanya Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi status kehalalan vaksin yang ternyata belakangan dibantah oleh MUI dan Halal Watch. Mengenai kasus-kasus kejadian KIPI yang diinformasikan di media-media massa maupun media sosial dan penjelasan mengenai No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, penjelasan pasal 5 ayat 1 bahwa upaya penanggulangan wabah haruslah dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat setempat, antara lain agama. Status halal haram itu dalam agama islam adalah hal yang 6 bahwasannya keikutsertaan masyarakat dalam penanggulangan wabah tidak mengandung Kesehatan No. 36 tahun 2009 pasal 5 ayat 2 dan 3, hak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan hak menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan baginya. Pasal 7, tentang mendapatkan informasi dan edukasi yang seimbang dan bertanggung jawab. Pasal 8 berhak mendapatkan informasi tentang data kesehatan dirinya, termasuk tindakan yang telah dan akan diterima dari tenaga no. 12 tahun 2017, pasal 26 ayat 2 poin b, pengecualian penyelenggaraan imunisasi program bagi orang tua/wali yang menolak menggunakan vaksin yang disediakan MUI Tahun 2016, ketentuan hukum, bahwa hukum imunisasi adalah mubah, kewajiban menggunakan vaksin yang halal dan suci. Sedangkan alasan darurat yang disyaratkan harus dengan fatwa ulama atau ahli terkait, Bukan Fatwa dokter. Kewajiban pemerintah menyediakan vaksin halal dan melakukan sertifikasi halal kepada produsen vaksin sesuai dengan peraturaan perundang-undangan. Orang tua memang wajib memberikan dukungan pada program pemerintah namun pelaksanaan imunisasi itu tidak wajib, karena penceghan terhadap penyakit akibat virus/bakteri bisa dilakukan dg cara lain yaitu dengan meningkatkan antibody. Terkait program vaksinasi untuk masyarakat yang mau menerimanya, maka kewajiban pemerintah untuk menjamin penyediaan vaksin yang HALAL adalah MUTLAK. Demikian surat ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Di dalam surat penolakan ini, kami menyertakan alasan dan landasan hukum atas tindakan yang dipilih. Semoga dapat dipahami dan dihargai serta ditindaklanjuti sesuai dengan semestinya. Dengan ini kami menolak bentuk INTIMIDASI dan DISKRIMINASI serta menolak tindakan pemberian vaksin pada anak kami diluar sepengetahuan kami. Dan bila tetap dilakukan maka kami akan mengajukan Tuntutan Hukum baik terjadi kejadian ikutan akibat dari vaksinasi KIPI dalam jangka pendek ataupun panjang, ataupun tidak. Serta jika terjadi KIPI pada anak kami, maka semua pihak yang terkait harus membiayai seluruh terapi dan pengobatan saat dan pasca KIPI SEUMUR HIDUP anak kami. Dan bahwasannya anak-anak dan keluarga yang tidak divaksin maupun yang divaksin memiliki hak dan kewajiban yang sama dimata hukum, oleh karena itu kami menolak diskriminasi dan intimidasi atas keputusan kami tersebut. ……. ,…………………………..Yang menyatakan, di sertakan Materai 6000 Hamba Allah

surat pernyataan tidak ikut vaksin